Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018

Buka Kantor di Riau, KPK akan Sewa Gedung Sendiri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk membentuk kantor perwakilan di Pekanbaru, sebagai upaya menekan praktek korupsi di wilayah Provinsi Riau yang tergolong tinggi. Sejauh ini sudah 25 pejabat Riau tersangkut perkara korupsi di KPK, termasuk tiga gubernur dan sejumlah bupati. Tingginya kasus korupsi di Riau membuat pimpinan KPK risau.

“Kami berlima (pimpinan KPK) hampir setiap hari berdebat, dan kami setuju bahwa daerah ini (Riau) harus ditunggui,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai berbicara dalam acara koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jl Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (13/4/2016).
Menurut Saut, keberadaan kantor perwakilan KPK di Riau harus segera diwujudkan sebagai bentuk kehadiran lembaga antirasuah itu di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, agar KPK lebih peka terhadap kasus korupsi yang ada di daerah, sehingga bisa dicegah lebih dini.

“Sudah dibicarakan, bagaiman nanti kemudian kita bisa hadir ditengah-tengah masyarakat. Supaya kuping kami lebih peka. Kalau tidak ‘ditungguin’, orang jahat akan jalan terus,” paparnya.

Rencana pembukaan kantor perwakilan di Pekanbaru sudah disampaikan Saut kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Guna menjaga independensinya dalam penegakan hukum, KPK akan menyewa gedung sendiri. “Tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah,” kata Saut.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyambut gembira rencana KPK membuka kantor perwakilan di Pekanbaru. “Tentu kita sambut gembira rencana KPK itu, nanti kita sediakan persinggahannya untuk berteduh,” kata Andi Rachman, sapaan akrabnya.

Menurut Andi bukan sebuah hal yang memalukan ketika didampingi KPK. Menurut dia, itu sebuah niat dan tujuan baik dalam menciptakan Riau sebagai provinsi bebas korupsi. Wakil rakyat di DPRD Riau mendukung rencana KPK untuk membuka kantor perwakilan di Pekanbaru, sebagai upaya penyelamatan Riau dari praktek korupsi.

Anggota DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, wakil rakyat tentunya sangat mendukung sekali kalau memang rencana tersebut akan segera direalisasikan. Pasalnya, kata dia, kondisi Riau saat ini memang mengkawatirkan untuk masalah korupsi. Namun Adil mengingatkan, nantinya setelah membuka kantor perwakilan di Pekanbaru, dengan bergaul dan berkawan dengan para pejabat Riau, aparat KPK tetap harus mempertahankan integritasnya. “Jangan sampai masuk angin pula. KPK harus pertahankan integritasnya,” kata Adil kepada Tribun, Rabu.

Menurut Adil, saat ini merupakan masa-masa rawan, yang memang perlu perhatian khusus dan dikawal oleh pihak KPK, karena tidak lama lagi akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan dan selanjutnya APBD murni tahun depan. “Jangan sampai ada lagi yang memasukkan secara diam-diam anggaran yang tak disetujui seperti kemarin itu,” ujarnya.

Pernyataan Adil itu merujuk pada kasus dana eskalasi yang menghebohkan tersebut. Adil menambahkan, saat sudah memulai tugasnya di Riau, ia berharap KPK terlebih dulu harus memprioritaskan penanganan kasus dana eskalasi yang saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal menurutnya kasus ini sudah mulai jelas dan siapa-siapa yang mendalanginya. (tribun)

Komentar

komentar