Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018
Laode Muhammad Syarif

Laode Muhammad Syarif, Wujudkan Mimpinya Tangani Kasus Kelas Kakap di KPK

Jakarta – Pendidikan terakhirnya boleh saja Doktor Hukum Lingkungan Hidup Internasional dari University of Sydney, tapi Laode Muhammad Syarif malah ‘melenceng’ ke dunia pemberantasan korupsi. Kini Laode ditagih komitmennya sebagai pimpinan KPK.

Pria asal Sulawesi Tenggara itu terpilih jadi Pimpinan KPK bersama empat pimpinan lainnya melalui voting Komisi III DPR RI. Laode memiliki penilaian tersendiri terhadap masa depan KPK.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu mengatakan, KPK ke depan haruslah menjadi lembaga yang dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lainnya. Menurutnya, selama ini KPK cenderung akrab dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) daripada lembaga penegak hukum lainnya.

“Pimpinan KPK selanjutnya adalah sosok yang harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Independen itu hanya dalam menangani kasus, tapi dalam bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain harus dilakukan, bukan independen,” ujar Laode menjawab pertanyaan Pansel di gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015) lalu.

Laode menilai komunikasi antarlembaga sangat diperlukan. Karena itu, Laode berharap ke depan KPK dapat proaktif menjalin komunikasi dengan Lembaga lain seperti DPR dan presiden untuk meningkatkan strategi penanganan korupsi.

Laode juga mempunyai catatan kritik terhadap KPK. Laode mengaku akan memperbaiki pola penetapan tersangka yang selama ini dinilainya tidak pernah melihat momen untuk menetapkan orang sebagai tersangka.

“Dari penetapan tersangka, melama-lamakan status itu tidak diproses itu yang harus diperbaiki KPK,” ujar Laode di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

“Lalu kepantasan, penetapan tersangka setelah penetapan sertijab, kenapa enggak nunggu seminggu sebelumnya. Penetapan tersangka perlu juga memperhatikan kepantasan,” sambung Laode yang kerap memberikan pelatihan pada proyek antikorupsi Indonesia yang didanai USAID itu.

Selain itu, yang menjadi sorotan juga adalah pernyataan Laode yang hanya akan menangani kasus besar bila dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK. Baginya, menangani kasus kecil hanya membuang tenaga.

“Penindakan itu harus yang bermartabat. Mendahulukan kasus yang besar mudaratnya dan kerugian yang paling besar,” kata Laode.

Laode memang tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan kasus yang besar mudaratnya. Dia juga tak menyebut berapa standar kerugian negara hingga sebuah kasus bisa dikatakan kakap. (dtc)

Komentar

komentar