Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Monday,10 December 2018
Gedung KPK (IST)

KPK Minta Pemerintah Tuntaskan Reformasi Birokasi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah menggunakan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk meneruskan reformasi birokrasi sekaligus menerapkan satu Nomor Induk Kependudukan di Indonesia.

“Saya dalam beberapa kali kesempatan dengan Presiden mengatakan tolong reformasi birokrasi kita diperbaiki dan tolong kita punya ‘single identity number‘,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (20/5).

Agus menilai reformasi birokrasi terkait dengan insenfif yang diterima birokrat sekaligus kinerjanya.

“Saya beberapa kali menyampaikan agar reformasi birokrasi dituntaskan. Tidak mungkin kita membiarkan birokrat kita, gajinya kurang; walau dalam waktu yang bersamaan harus kita tuntut kinerjanya, budaya kerjanya, kemudian semangat pelayanan kepada publik. Tapi kita tidak bisa membiarkan ‘underpaid’ (pendapatan di bawah standar),” ungkap Agus.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menilai bahwa KPK dapat dijadikan contoh sebagai lembaga yang sudah menerapkan reformasi birokrasi.

“KPK paling tidak sudah menerima ‘salary’ yang lebih tinggi dibanding birokrasi yang lain; karena itu ya sebetulnya reformasi birokrasi ingin kinerja birokrasi dan budaya yang bagus. KPK posisinya selalu ada target, selalu mementingkan pelayanan dibanding kepentingan pribadi. Mudah-mudahan dengan diberikan ‘reward’ di atas PNS lain, semoga KPK bisa memberikan contoh,” tambah Agus. (Antara)

Komentar

komentar