Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,20 September 2018
Kantor DPRD Riau (IST)

Mayoritas Anggota DPRD Riau Belum Laporkan LHKPN

Riau – Mayoritas anggota DPRD Riau belum melaporkan Laporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yang legislatif 65,57 persen belum lapor,” kata Koordinator Tim Korsup KPK Sumatera Utara, Riau, dan Banten, Wawan Wardiana, Rabu (18/5).

Kata Wawan, laporan LHKPN merupakan salah satu bentuk integritas seorang pejabat publik.

“Pelaporan itu adalah program tunas integritas yang sudah dilakukan hingga level kepala Satuan Kerja perangkat Daerah, seharusnya sudah aman. Karena itu bisa dikatakan obat generik yang diberikan, tapi belum mempan juga dan tetap saja korupsi berulang,” kata Wawan.

Oleh karena itulah, pada kepemimpinan KPK kali ini para komisioner mempunyai pikiran untuk mempunyai anak emas, maka muncullah enam daerah, yakni tiga daerah yang sering jadi pasien KPK diantaranya Sumut, Riau, dan Banten.

Itu karena dari tiga daerah itu mulai dari gubernur, DPRD, dan pengusaha sudah tertangkap KPK.

Selanjutnya tiga daerah lagi yang jadi anak emas adalah provinsi yang punya otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Enam daerah ini menjadi fokus. Tiga daerah merupakan pencegahan pasca penindakan dan tiga daerah lagi karena banyak dana pusat mengalir ke daerah,” ungkapnya. (Antara)

Komentar

komentar