Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,20 September 2018
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia Jimly Assiddiqie (IST)

Penyelenggara Pemilu Riau Dibekali Kode Etik

Pekanbaru – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia (DKPP) Jimly Assiddiqie memberikan pembekalan kode etik pada penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Riau.

“Penyelenggara harus sadari posisinya. KPU hati-hati sama peserta pemilu, tempatkan diri di tempat yg benar. Penyelenggara Pemilu harus merasa setara dengan kepala pemerintahan,” kata Jimly di Pekanbaru, Sabtu (21/5).

Setelah merasa setara kemudian pada saat Pemilu harus merasa lebih tinggi pada para calon. Jika calon adalah petahana juga harus seperti itu dan jangan merasa berada di bawahnya.

“Hal yang sama juga dengan Bawaslu. Kalau ada dirasa pelanggaran panggil saja. Udah ketakutan itu walaupun calon sedang menjabat kepala daerah,” lanjutnya diiringi tawa peserta pembekalan.

Hal itu dikatakannya melihat evaluasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015 lalu. Saat itu aturan Liaison Officer seperti pemilihan legislatif juga diberlakukan kepada Pilkada yang calonnya tidak sampai sepuluh.

LO ini yang menjadi jembatan komunikasi antara KPU dan calon. Permasalahannya LO ini tidak jelas statusnya karena paling banyak hanyalah orang suruhan. “LO tak jelas statusnya bahkan aksesnya ke ketua partai sekali seminggu pun diragukan karena orang suruhan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta KPU tidak kaku pada pasangan calon. Kalau bisa untuk urusan apapun harus calon yang datang salah satu baik itu bupati/walikota atau wakilnya. “Kalau tak hadir didiskualifikasi, tapi ini buat dulu peraturannya,” ujarnya. (Antara)

Komentar

komentar