Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,21 October 2018
Ilustrasi (IST)

Sebelum Pengampunan Pajak, Reformasi Perpajakan Dulu

Jakarta – Kebijakan pengampunan pajak yang sedang digodok oleh DPR RI dan pemerintah selayaknya perlu didahului dengan langkah reformasi perpajakan yang tepat.

“Pengalaman negara-negara lain menunjukan ‘tax amnesty’ (pengampunan pajak) yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena tax amnesty-nya didahului oleh reformasi perpajakan,” kata Ecky Awal Mucharam, Rabu (25/5).

Ecky mengatakan, reformasi perpajakan itu meliputi aspek regulasi, administrasi, dan institusi perpajakan.

Oleh karena itu, ujar Ecky, sejak awal pembahasan fraksi-fraksi di DPR selalu mendorong pengampunan pajak menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan.

“Salah satu kuncinya ada di revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Tanpa disertai reformasi perpajakan negara tidak akan punya ‘bargaining position’ (posisi tawar) yang kuat dalam ‘tax amnesty’,” katanya.

Selain itu, ujar dia, permasalahan lainnya adalah soal tarif tebusan yang dinilai terlalu rendah, sehingga dapat mencederai rasa keadilan dan membuat negara kehilangan banyak potensi penerimaannya.

Menurut Ecky, hampir semua fraksi di DPR meminta tarif dinaikan. Ada yang mengusulkan ke kisaran 5-15 persen. Ada juga sebagian fraksi termasuk PKS yang meminta agar yang dihapus hanya sanksi administratif dan pidana pajaknya saja, sehingga tarif tebusan sesuai tarif normal KUP atau sekitar 25-30 persen.

“Saya yakin (ketentuan) ini pun masih menarik bagi mereka karena sanksi administrasi saja besarnya 48 persen dari pokok utang pajak, ditambah penghapusan pidananya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menginginkan data dan informasi dari Pengampunan Pajak harus tetap dapat digunakan untuk penyidikan, penyelidikan, dan pengusutan pidana lainnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. (Antara)

Komentar

komentar