Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,20 September 2018
Pesawat Sriwijaya Air (IST)

Sriwijaya Air Ajukan Izin Awal di Pekanbaru

Pekanbaru – Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menyatakan, maskapai Sriwijaya Air harus mengajukan izin dari awal lagi, jika ingin terbangi rute domestik atau internasional seperti Pekanbaru-Jakarta.

“Kalau mau masuk lagi ke Pekanbaru, (Sriwijaya Air) harus ajukan lagi slot baru dan penuhi persyaratan yang kita tetapkan,” papar General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Jaya Tahoma Sirait di Pekanbaru, Kamis (26/5).

Menurut Jaya,  operasional Sriwijaya Air di ibu kota Provinsi Riau hanya miliki satu-satu rute penerbangan yakni Jakarta-Pekanbaru pergi pulang satu kali setiap hari dengan mengunakan armada pesawat jenis Boeing 737-800NG berkapasitas 176 kursi.

Tercatat, maskapai tersebut kembali beroperasi terhitung mulai 10 Juli 2015 atau bertepatan dengan angkutan mudik Lebaran pada H-7 di tahun itu, setelah sebelumnya ditutup pada bulan Maret tahun 2014.

Namun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Pulau Sumatera tahun lalu dijadikan alasan oleh operator tersebut, sehingga terhitung Oktober 2015 maskapai Sriwijaya Air menghentikan operasi, selain para penumpang pesawat masuki musim sepi.

Operator penerbangan itu baru beroperasi kembali selama dua pekan di akhir tahun 2015 dengan melakukan penerbangan tambahan mengambil kesempatan angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2016 dengan tiba dari Jakarta malam hari dan berangkat pagi hari.

“Informasi terakhir, Sriwijaya Air beroperasi terakhir di Pekanbaru tanggal 3 Januari 2016. Dari situ, sampai sekarang Sriwijaya Air belum pernah melakukan penerbangan,” ungkap Jaya.

Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencabut enam rute dari lima maskapai nasional periode Januari hingga Mei 2016 karena tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan.

“Pencabutan rute artinya, meliputi semua frekuensi yang dilayani dalam rute tersebut. Kalau hanya pengurangan frekuensi, tidak termasuk untuk frekuensi yang dilayani sesuai ketentuan,” papar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hemi Pamurahardjo. (Antara)

Komentar

komentar