Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,16 August 2018
Ilustrasi honorer (IST)

Ada SK Honorer Palsu di Kepri

Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendesak pihak eksekutif mengusut Surat Keputusan Pengangkatan Honorer palsu yang baru-baru ini terungkap.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan pelaku yang membuat dan menandatangani surat keputusan palsu itu harus mendapat ganjaran sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Permasalahan ini baru pertama kali terungkap di publik. Ini permasalahan besar yang harus diselesaikan karena melecehkan pemerintahan,” katanya, Kamis (9/6).

Jumaga mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekda Kepri untuk menangani permasalahan itu. Sekda Kepri beserta jajarannya diminta segera mengungkap permasalahan ini.

“Saya minta Sekda Kepri segera melaporkan hasil dari penelusuran permasalahan itu,” ujar politikus PDIP itu.

Dia mengaku sudah mendapat laporan siapa pelaku dibalik permasalahan ini. Namun belum dapat membuktikannya, karena membutuhkan pernyataan dari saksi-saksi, terutama dari warga yang membawa surat tersebut ke dinas-dinas.

“Apakah mereka mengetahui surat keputusan tersebut palsu atau tidak, ini yang masih ditelusuri. Yang jelas, pemerintah dirugikan,” katanya.

Menurut dia, surat keputusan palsu itu menunjukkan ada permasalahan besar di pemerintahan, yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga berani menerbitkan surat palsu.

“Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekda Kepri Reni Yusneli membenarkan sejumlah warga membawa SK bodong menemui kepala dinas untuk bekerja sebagai tenaga honorer.

“Mereka lari terbirit-birit saat dikejar tim dari inspektorat. Tim sampai sekarang masih bisa berkomunikasi dengan dua orang pemegang SK bodong,” katanya.

Menurut dia, kepala dinas yang ditemui antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata. Akibatnya, kepala dinas merasa bingung karena tidak ada instruksi dari gubernur.

Kalimat dan tanda tangan di dalam SK tersebut juga mencurigakan sehingga kepala dinas tidak mengakomodir keinginan pemegang SK.

“Ada cukup banyak SK seperti petikan yang diterbitkan, namun saya belum tahu jumlah yang pasti. Tetapi yang pasti SK bodong itu bukan diterbitkan oleh BKD Kepri,” ujarnya.

Reni yang juga Asisten I Pemprov Kepri menegaskan pemerintah sampai hari ini belum dapat mengangkat tenaga honorer lantaran defisit anggaran. Tunjangan yang diberikan kepada ASN saja akan diturunkan. (Antara)

Komentar

komentar