Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Tuesday,23 October 2018
Ilustrasi KB (IST)

BKKBN Riau Giatkan Kampung KB

Pekanbaru – BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, terus menggiatkan pembangunan kampung KB untuk menekan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)menjadi 2,36 pada 2019.

“Untuk program ini akan dicapai secara bertahap dengan terus meningkatkan koordinasi dan komitmen dengan seluruh pemangku kebijakan mulai dari gubernur Riau, DPRD dan semua instansi terkait lainnya,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Yenrizal Makmur dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin (20/6).

Pada 2016 TFR Riau mencapai 2,9. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa hidupnya (sampai akhir masa reproduksinya).

Menurut Yendrizal, kriteria pengembangan kampung KB yang dilakukan mulai pada daerah khusus, daerah perbatasan dan daerah terpencil.

Sedangkan pencanangan pembangunannya pada tiap kabupaten dan kota, dilakukan oleh Gubernur Riau, Komandan Korem, dan Kapolda Riau.

“Pembangunan Kampung KB bagian dari tindak lanjut program Pemerintah yang telah dicanangkan pertama kali di Cirebon,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan Kampung KB di wilayah terpencil bagian dari implementasi “Nawa Cita”, ketiga agenda prioritas Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dari 12 kabupaten dan kota yang menjadi sasaran tercatat yang sudah selesai pembinaannya adalah antara lain, kampung KB Kota Pekanbaru, Kabupaten Inderagiri Hulu, Inderagiri Hilir, Bengkalis, Dumai dan Pelalawan. Selain itu, Kampung KB di Kabupaten Rokanhilir.

“Aktivitas yang digiatkan dalam Kampung KB oleh Kader-kader KB dimulai dari program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). BKKBN juga menggencarkan kampanye pada masyarakat untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik dan menciptakan generasi berkualitas,” katanya.

Melalui Pembinaan Kampung KB, juga diimbau remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinya, menunda perkawinan usia dini, tetapi boleh jika sudah berusia 21 tahun (pr) dan 25 tahun (laki-laki). Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja dan calon pengantin.

Selain itu pemberian pelayanan konseling dan pelayanan KB pada pasangan usia subur. Pemberian promosi program KB pascapersalinan pada ibu hamil. Pemberian pelayanan KB pascapersalinan pada ibu bersalin dan nifas dan juga pelayanan KB interval.

Disamping itu meningkatkan pembangunan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dan menggiatkan imbauan agar masyarakat menghindari “4 terlalu” yakni terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak anak yang dilahirkan, terlalu rapat melahirkan. (Antara)

Komentar

komentar