Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Wednesday,21 November 2018
Calon Independen (IST)

DPR Persulit Calon Independen

Jakarta – Hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memuat ketentuan pengetatan terkait verifikasi faktual dukungan calon dari jalur perseorangan. Ketentuan itu dinilai bagian dari upaya partai politik mempersempit ruang persaingan pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak 2017.

“Niat partai politik dan anggota DPR selalu ingin mempersempit ruang agar persaingan calon itu tidak banyak,” kata Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di Jakarta, Kamis (9/6).

Menurut Refly, upaya mempersempit ruang pencalonan patut disesalkan. Sebab ketentuan yang ada saat ini tidak hanya memperkecil ruang gerak kandidat jalur perseorangan, melainkan dilakukan kepada calon yang juga berasal dari jalur parpol.

Itu terlihat dari syarat persentase pengajuan calon berlatar parpol tetap berada di level 20-25 persen. Padahal hasil revisi UU Pilkada seharusnya membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri, baik dari jalur perseorangan maupun parpol. (Hns)

Komentar

komentar