Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Friday,19 October 2018
Ilustrasi (IST)

Kemendagri Batalkan Tiga Perda Dumai

Dumai – Pemerintah Kota Dumai menyebutkan ada tiga peraturan daerah terkait retribusi dan pajak daerah yang ikut terdampak kebijakan Menteri Dalam Negeri RI untuk dilakukan pembatalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Dumai, Jumat (24/6), ketiganya adalah Perda No. 22 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Perda No. 18 tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

Kemudian, satu lagi yang akan diklarifikasi untuk dilakukan pembatalan oleh Kemendagri adalah Perda No. 6 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

“Berdasarkan surat yang kita terima, ada tiga perda diusulkan untuk dilakukan pembatalan ke Kementerian Dalam Negeri, dan sudah melalui pembahasan di tingkat Pemerintah Provinsi Riau,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Dumai, Handayani, Jumat (24/6).

Diusulkan pembatalan tiga produk hukum daerah ini, lanjut dia, sesuai intruksi Mendagri RI nomor 582 tertanggal 16 Februari 2016 tentang pencabutan atau perubahan Perda yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

Menurut dia, tiga Perda yang ikut terdampak kebijakan pusat ini statusnya masih berlaku dan ditetapkan berdasarkan perundangan atau keputusan tertinggi di tingkat pusat.

“Usulan tiga Perda untuk dibatalkan ini menindaklanjuti hasil workshop dalam rangka tanggapan pemerintah daerah terhadap Perda yang telah dievaluasi dan terkait dengan intruksi menteri dalam negeri,” kata dia lagi. (Antara)

Komentar

komentar