Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018
Ilustrasi pabrik karet (IST)

Pengusaha Karet Minta Pembebasan Pajak

Jakarta – Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk hasil pertanian, khususnya karet. Ini menjadi beban yang cukup berat bagi kalangan petani dan pengusaha dalam negeri.

Hal ini disampaikan Munarji Sudargo, Ketua Umum Gapkindo usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2016).

Pada 2014 lalu, melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 70, sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dibatalkan. Sehingga produk pertanian kembali dikenai PPN sebesar 10%.

“Kami seharusnya tidak perlu diadakan PPN,” tegas Munarji.

Munarji menjelaskan, dalam rentang tersebut karet dikenakan dua kali PPN. Pertama pada sisi produk dan kedua saat telah menjadi produk olahan. Jelas hal tersebut menjadi bebang yang sangat memberatkan.

“PPN tidak akan lari kemana, ini membuat tekanan, kasihan sudah harga jatuh. Kami berharpa bisa ditinjau, kami mengusulkan PPN perkebunan dan pertanian adalah PPN tidak dipungut,” paparnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, Munarji menyatakan Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan pengusaha. Apalagi, Darmin sebelumnya berposisi sebagai Dirjen Pajak yang ikut terlibat dalam penyusunan PP Nomor 31 Tahun 2007.

Penyusunan regulasi tersebut tadinya bertujuan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Mengingat produk hasil pertanian dan perkebunan banyak yang diekspor dalam bentuk mentah di luar negeri.

“Presiden juga sudah sangat paham, dan meminta untuk dibantu dipikirkan yang terbaiknya supaya semuanya dapat lebih baik. Jadi kami ada saran tadi sangat diterima baik sekali,” pungkasnya. (Dtk)

Komentar

komentar