Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Tuesday,11 December 2018
Menkumham Yasonna Laoly (ANTARA | FILES)

Remisi untuk Koruptor Diperketat

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri untuk narapidana kasus korupsi tetap melalui proses yang ketat.

Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Sesuai dengan PP 99 saja dulu, sementara belum direvisi” kata Yasonna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/6).

Berdasarkan PP 99 Tahun 2012, narapidana khusus yakni kasus korupsi, narkoba dan terorisme memiliki syarat tambahan untuk mendapat remisi.

Napi kasus lain cukup berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan untuk mendapatkan remisi.

Namun, napi kasus korupsi harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Selain itu, napi koruptor yang hendak mendapatkan remisi juga harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

“Sedang dikaji Dirjen PAS ada yang mendapat remisi Idul Fitri tapi jumlahnya belum tahu,” kata Yasonna. (Kmps)

Komentar

komentar