Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,24 June 2018
Gedung Mahkamah Agung (IST)

Perlu Ada Pihak Luar Awasi MA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/62016). Operasi Tangkap Tangan (OTT) kali ini memperpanjang daftar Pegawai Pengadilan yang terduga terlibat kasus korupsi.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Dio Ashar Wicaksana mengatakan peristiwa tersebut menjadi indikasi bahwa desain pengawasan internal yang diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak berjalan maksimal.

Menurut Dio, sudah seharusnya MA menyadari perlunya pelibatan dari lembaga lain untuk menciptakan sebuah sistem pengawasan yang ideal dan komprehensif.

“Momentum rentetan kasus suap ini seharusnya menyadarkan MA. MA harus mau membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga lain,” ujar Dio, Sabtu (2/7).

Dio menjelaskan, dalam mendesain pengawasan yang efektif, seharusnya MA mengikutsertakan peran Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masyarakat sipil.

MA sebaiknya tidak menunjuk pihak-pihak di internal yang tidak diketahui rekam jejaknya oleh publik untuk melakukan pengawasan. (Kmps)

Komentar

komentar