Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018
Foto: Antara

Pertamina Butuh Rp 65 Triliun untuk Pengembangan Kilang di Dumai

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menempatkan pembangunan kilang pada rencana pengembangan jangka panjang perusahaan untuk mendukung program ketahanan energi nasional. Dumai termasuk salah satu dari empat kilang eksisting yang akan ditingkatkan kapasitasnya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, butuh sedikitnya Rp 520 triliun untuk memuluskan rencana tersebut.

“Di kilang kita butuh US$ 40 miliar (Rp 520 triliun. Kurs Rp 13.000) dalam 10 tahun ke depan,” kata Dwi ditemui usai menghadiri Pembukaan Perdagangan Saham di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Dengan dana Rp 520 triliun tersebut, setidaknya ada 4 kilang eksisting yang akan ditingkatkan kapasitas dan kemampuan produksinya alias di-upgrade.

“4 kilang, Cilacap, Balikpapan yang sekarang sudah jalan. Next-nya Balongan dan Dumai. Masing-masing butuh US$ 5 miliar (Rp 65 triliun),” sambung dia.

Selain itu, ada pembangunan kilang baru salah satunya yang saat ini akan berjalan adalah Kilang Tuban yang pembangunannya menggandeng raksasa migas Rusia, Rosneft senilai US$ 13 miliar atau Rp 169 triliun.

Lalu ada juga kilang baru yang akan dibangun di Bontang.

“Itu juga butuh sekitar US$ 12-13 miliar (Rp 156-169 triliun). Selain itu, kami akan sangat terbuka kalau ada swasta mau bangun (kilang) apakah di Arun, mau bangun di Sumatera dan sebagainya welcome saja. Nanti kita kerja sama sehingga potensi produksi nasional meningkat cukup tajam,” tuturnya.

Namun Dwi menyadari kebutuhan dana tersebut tidak akan bisa terpenuhi bila hanya mengandalkan kas internal Pertamina saja.

“Biasanya 60% kebutuhan investasi itu dalam bentuk pinjaman,” kata Dwi.

Untuk itu, Perusahaan berencana menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dan instrumen pinjaman lainnya. Penerbitan surat utang ini sendiri diharapkan juga dapat menyerap dana orang Indonesia yang ‘pulang’ alias repatriasi berkat adanya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Bisa obligasi, project loan dan sebagainya. Nanti kita lihat momen mana yang lebih baik,” pungkas dia. (dtk)

Komentar

komentar