Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Monday,20 August 2018
Foto: (dok. Pribadi)

Tingginya Biaya Politik Akar dari Korupsi

Jakarta – Anggota DPR sepertinya tak pernah takut melakukan tindakan korupsi. Meski teman-temannya sudah banyak yang ditangkap dan dipermalukan oleh KPK namun masih saja di antara mereka tetap melakukan tindakan mengambil uang negara secara haram itu.

Dalam perjalanan DPR periode 2014-2019 yang sudah berlangsung selama 2 tahun, sudah ada 7 wakil rakyat yang digelandang KPK. Tujuh orang itu 2 berasal dari PDIP, dan sisanya, 5 orang, berasal dari Nasdem, Hanura, PAN, Golkar, dan Demokrat.

Apakah anggota DPR yang ditangkap KPK baru-baru ini, Putu Sudiartana dari Partai Demokrat, sebagai anggota DPR terakhir yang ditangkap KPK? Dan apakah penangkapan Putu Sudiartana membuat jera rekan-rekannya di Senayan, Jakarta?

Kalau kita pernah baca buku tentang anatomi korupsi, korupsi berawal dan mulai terjadi di tempat di mana uang itu berada atau diatur. Sebagai mitra pemerintah, DPR menggunakan hak-haknya, legislasi, anggaran, dan pengawasan; itu bersama Pemerintah untuk mengatur keuangan negara yang jumlahnya mencapai Rp2.08 triliun. Hak yang demikian tentu mempunyai peluang disalahgunakan ketika uang triliunan di hadapan mereka. Dalam prinsip mereka bisa jadi ada pikiran “masak mengurus duit sedemikian besarnya saya nggak dapat sepeserpun?”. Prinsip seperti itulah sebagai sebuah godaan hingga akhirnya ia bertindak culas.

Besarnya uang yang ada di depan mata, inilah yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Ini sesuai dengan anatomi korupsi bahwa di tempat yang ada perputaran uang, di situlah korupsi itu terjadi. Semakin besar putaran uang itu, semakin besar pula nilai korupsi yang dilakukan.

Dengan anatomi tersebut maka bentuk korupsi itu seperti piramida terbalik. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Korupsi di pusat tentu berbeda korupsi di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Seorang kepala desa tentu nilai korupsinya paling di bawah Rp100 juta. Dengan anatomi korupsi tersebut maka korupsi tidak mungkin dilakukan di tempat uang itu tak berada. Di sinilah mengapa di lingkungan orang miskin tidak melakukan korupsi, ya karena di lingkungannya tidak ada yang dikorupsi.

Kalau kita lihat para anggota DPR yang tertangkap KPK, mereka menyalahgunakan hak-hak itu. Hak budgeting disalahgunakan untuk memainkan anggaran, di mana seorang anggota DPR bekerja sama dengan pihak yang lain mengatur sebuah proyek. Proyek-proyek infrastruktur yang nilainya miliaran itulah yang biasanya dipilih oleh mereka untuk meneguk keuntungan yang besar.

Contoh dari yang demikian adalah penangkapan Putu Sudiartana karena dirinya disebut menerima suap dari pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat. Sedang Dewi Yasin Limpo, anggota DPR dari Partai Hanura, ditangkap karena terbukti melakukan tindak korupsi di proyek pembangkit listrik tenaga uap.
Orang melakukan korupsi selain karena ada peluang yang dimiliki, juga bisa dikarenakan ia membutuhkan uang. Banyak anggota DPR ditangkap KPK menunjukkan bahwa mereka sangat memerlukan uang tambahan selain gaji resmi yang diterima.

Anggota DPR banyak membutuhkan uang, sebab gaji yang diterima tiap bulan diakui sangat kurang. Sangat kurang untuk membiayai aktivitas politiknya sehingga mereka menyalahgunakan hak-hak yang dimiliki untuk mendulang uang dari sumber yang lain.

Kalau kita lihat, jabatan anggota DPR adalah jabatan yang mentereng namun kita tahu bahwa mereka sebenarnya sangat terbebani dengan masalah keuangan. Untuk menjadi wakil rakyat saja mereka sudah mengeluarkan uang miliran rupiah. Uang itu digunakan untuk kampanye maupun money politic. Semakin berat dapil yang ditempati untuk dimenangi, semakin besar pula uang yang perlu dikeluarkan.

Dari sinilah kita dengar untuk menjadi seorang wakil rakyat, seseorang sampai mengeluarkan Rp5 miliar bahkan lebih. Bila yang tidak memenangi Pileg, orang tersebut tentu tidak akan bisa mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Sedang orang yang terpilih bisa mengembalikan uang tersebut dari gaji yang diterima.

Menjadi masalah, pasti gaji yang diterima tersebut tidak cukup untuk menutup biaya yang sudah dikeluarkan. Untuk itulah maka anggota DPR itu mencari jalan pintas untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan saat kampanye. Jalan pintas tersebut dengan menyalahgunakan hak-hak yang dimiliki.

Beban anggota DPR dalam masalah keuangan tidak hanya bagaimana balik modal tetapi bagaimana iuran ke partai yang mencekik bisa dipenuhi. Iuran partai yang tinggi tentu akan semakin membuat agresif para wakil rakyat untuk mencari tambahan penghasilan.

Biaya politik para wakil rakyat akan terus menggelinding bila dirinya tetap ingin berkantor di Senayan. Bila mereka tetap ingin menjadi wakil rakyat, mereka harus memelihara konstituen. Mereka harus sering terjun atau blusukan ke daerah. Ke daerah tentu tak sekadar tatap muka namun juga memberi bantuan.

Paparan di ataslah yang membuat para wakil rakyat menyalahgunakan hak yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Mendesaknya kebutuhan akan uang membuat mereka secara sadar atau tidak melakukan korupsi. Bila untuk menjadi wakil rakyat demikian besar biaya politiknya maka satu persatu anggota DPR akan terus melakukan korupsi dan selanjutnya antre untuk ditangkap. Beberapa hari yang lalu Putu Sudiartana, bulan selanjutnya entah siapa.

*) Ardi Winangun adalah Associate Peneliti LP3ES (dtk)

Komentar

komentar