Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Monday,22 October 2018
Ilustrasi (IST)

25 Persen Produksi CPO Riau Digelapkan

Pekanbaru – Pakar ekonomi memperkirakan sekitar 25 persen dari seluruh produksi minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Provinsi Riau per tahun telah digelapkan dengan cara ilegal, yang kerap disebut “kencing CPO”, sehingga berpotensi merugikan pendapatan negara dari sektor tersebut.

“Praktik kencing CPO merugikan pihak perusahaan dan merugikan negara, karena sindikat distributor CPO ilegal tidak membayar pajak dan biaya retribusi lainnya,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, Joko, di Pekanbaru, Senin (22/8).

Berdasarkan analisanya, ada sekitar 1,62 juta ton CPO atau 25 persen dari total produksi di Riau yang mencapai 6,5 juta ton per tahun yang digelapkan lewat praktik perdagangan CPO ilegal.

Menurut dia, tindak kejahatan tersebut juga berdampak kepada kualitas CPO yang diekspor. CPO ilegal itu akan tidak memenuhi standar sehingga dapat menurunkan kualitas, yang menyebabkan turunnya harga.

Ia mengatakan membiarkan CPO ilegal ini berdampak negatif bagi Indonesia yang sedang gencar meningkatkan standar sistem pengelolaan minyak sawit berkelanjutan melalui “Indonesian Sustainable Palm Oil” (ISPO). “Tentu ini merugikan pelaku usaha yang bersusah payah memenuhi standar internasional, ” katanya.

Karena itu, ia menilai pemerintah harus menanggapi serius persoalan CPO ilegal ini. Caranya, pemerintah perlu menempatkan orang untuk mensurvei dan mendata setiap truk CPO yang mendistribusikan komoditas itu.

“Modus kencing minyak sawit ini bisa dicek dengan kapasitas truk pengangkut. Jika ada perbedaan dari pabrik kelapa sawit dan di pelabuhan, berarti truk tersebut telah melakukan praktik kencing CPO,” ujar Joko sambil meminta pihak asosiasi untuk juga ikut memberantas mafia CPO itu.

Riau merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. CPO diekspor ke beberapa negara seperti India, Tiongkok, Malaysia dan Singapura dan lainnya. CPO mayoritas diekspor ke melalui tol laut Pelabuhan Dumai Riau dan Belawan, Sumatra Utara untuk dipasarkan ke luar negeri.

Harga minyak nabati tersebut masih bergantung dengan permintaan luar negeri. Ekonom juga meminta pemerintah mendukung pengembangan industri hilir agar harga CPO tidak lagi bergantung dengan pasar internasional. (Antara)

Komentar

komentar