Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Saturday,21 July 2018
Menkumham Yasonna Laoly (ANTARA | FILES)

Menteri Yasonna Bantah Pro Koruptor

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan bukan untuk meringankan hukuman narapidana kasus korupsi. Menurut dia, revisi dilakukan untuk perbaikan sistem peradilan.

“Orang-orang mikirnya seolah-olah kami mau meringankan koruptor. Cara berpikirnya saya tak suka, seolah-olah mau bagi-bagi remisi,” kata Yasonna di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (22/8).

Kementerian Hukum dan HAM berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam revisi itu ada hal yang memudahkan bagi koruptor untuk mendapatkan remisi. Kementerian beralasan penjara sudah penuh sehingga para kriminal itu harus segera keluar.

Pemberian remisi bagi koruptor, kata Yasonna, akan melibatkan KPK. Sementara remisi untuk narapidana kasus terorisme, akan melibatkan rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sedangkan remisi untuk napi kasus narkoba, akan melibatkan Badan Narkotika Nasional. “Kami bahas orang ini layak tidak dapat remisi? Jadi tidak sembunyi-sembunyi,” katanya.

Sementara terkait dengan rencana penghapusan aturan terkait Justice Collaborator (JC) dari PP 99, Yasonna mengatakan hal tersebut sudah sesuai sistem peradilan. Rencana ini sebelumnya dikritik banyak pihak, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. “Jangan ubah sistem peradilan kita. Yang buat PP 99 ini tidak mengerti soal peradilan, tulis itu besar-besar,” katanya. (Tmp)

Komentar

komentar