Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani (IST)

PMN BUMN Tidak Dipotong

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Usaha Milik Negara tidak akan dipotong walaupun pemerintah melakukan efisiensi sebesar Rp 133,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016.

“Untuk PMN, karena menyangkut pembangunan infrastruktur, kami tidak melakukan pemotongan atau perubahan,” ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Sri menyatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu belanja prioritas, yakni program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan lapangan kerja. “Tapi, di beberapa kementerian, anggaran akan dikelola secara multiyears,” katanya.

Sri pun berjanji, pemerintah akan memantau penggunaan dana PMN sesuai dengan permintaan Komisi VI. “Saya setuju dengan spirit Komisi VI agar PMN ini dapat digunakan sesuai dengan rencana bisnisnya. Mekanismenya, tentu akan kami bicarakan dulu dengan Menteri BUMN,” tuturnya.

Sri juga meminta kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sony Loho untuk berdiskusi dengan Kementerian BUMN dalam membuat indikator-indikator pengawasan. “Pertama, PMN akan dimasukkan ke escrow account (rekening penampungan sementara),” katanya.

Selain itu, menurut Sri, pemerintah akan membuat indikator-indikator penyehatan BUMN. Hal itu dimaksudkan agar dana PMN tersebut pada akhirnya akan menunjang neraca BUMN. “Sehingga mereka tidak hanya sehat tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan,” tutur Sri.

Pada 23 Juni lalu, Komisi Badan Usaha Milik Negara menyetujui usulan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 44,38 triliun bagi 20 BUMN. PMN tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp 16,13 triliun. (Tmp)

Komentar

komentar