Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Wednesday,21 November 2018
BPOM (IST)

Kinerja BPOM dan Kemenkes Harus Dievaluasi

Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas beredarnya obat palsu dan kedaluwarsa.

“Dalam kerangka pemenuhan hak atas obat yang baik dan hak atas kesehatan,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut Haris, berbagai tindakan yang diambil harus dapat memberi efek jera dan perubahan yang progresif dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan obat yang baik dan kesehatan yang tinggi.

Dia mengingatkan bahwa hak atas kesehatan mencakup hak setiap orang untuk menikmati standard tertinggi kesehatan terhadap akses ke layanan kesehatan dan faktor penentu kesehatan.

Selain itu, ujar dia, akses ke obat-obatan merupakan bagian integral dan fundamental dari hak atas kesehatan.

Dalam hal ini, Haris mengemukakan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan akses terhadap obat-obatan, sebagaimana disebutkan dalam Milenium Development Goals bahwa penyediaan obat yang berkualitas adalah tanggung jawab bersama.

“Untuk mewujudkan hak tersebut, koordinasi antara BPOM dan Kemenkes harus terjalin baik mulai dari tahap produksi, distribusi, maupun tahap pengawasan dan evaluasi serta penyediaan obat-obatan berkualitas baik yang terjangkau untuk semua,” katanya. (Okz).

Komentar

komentar