Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Saturday,18 August 2018

Jangan Menolak Pembayaran dengan Uang Koin

Dumai – Saat ini pembayaran menggunakan uang koin banyak ditolak orang. Alasannya karena menganggapnya tidak laku lagi. Tapi, tahukah anda bahwa pedagang atau orang yang menolak pembayaran dengan uang koin dapat dipenjara? Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata ung.

Belakangan di media sosial dihebohkan dengan Setiadi, pria yang berdomisili di Depok yang membeli Honda CBR150R seharga Rp 33,425 juta dengan berember-ember  uang koin di Honda Care Motor Depok. Setelah ditolak tujuh dealer, Setiadi akhirnya bisa memiliki motor impiannya itu setelah dealer kedelapan menerima uang receh yang disodorkan Setiadi. Uang koin seberat 120 Kg tersebut, dihitung oleh para sales dari dealer menghabiskan waktu beberapa hari.

Kembali ke UU tentang Mata Uang tadi dimana dalam pasal 23 berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis

Adapun sanksi bagi setiap orang yang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UU mata uang. Dalam pasal 33 ayat (2) tersebut orang yang menolak pembayaran dengan mata uang dipidana dalam kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. Penolakan pembayaran dengan uang hanya boleh dilakukan ketika terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Pasal 33 ayat (1) UU tentang Mata Uangberbunyi:

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a.   setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b.    penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau; c.    transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Jadi, pengecualian penolakan rupiah hanya berlaku dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah. Di luar itu pengecualian itu, setiap orang dilarang menolak, termasuk dalam bentuk receh sekalipun.

Apalagi ada beberapa pedagang atau swalayan yang mengembalikan uang kembalian bukan dengan uang koin tetapi permen. Hal ini melanggar UU, apakah pedagang atau swalayan mau kita bayar barang belanjaan kita dengan permen? Tentu mereka tidak mau.

Meski secara nominal nilai uang logam murah, namun sangat disayangkan jika uang logam tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai alat tukar yang sah. Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam Tiap transaksi dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia.

 

*)Raymond Fransiscus Tondang

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sutomo, Medan.

Komentar

komentar