Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,13 December 2018
Ilustrasi OJK (IST)

OJK Izinkan Gadai Swasta Beroperasi

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengizinkan perusahaan pegadaian swasta online untuk beroperasi meskipun belum ada aturan khusus terkait hal tersebut. “Mendaftarnya tetap sebagai perusahaan gadai swasta biasa. Online atau tidak, Itu hanya pola pendekatan saja,” ujar Edy Setiadi, Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK, dalam Konferensi Pers pada Selasa, 4 Oktober 2016 di Kantor OJK, Jakarta.

Perusahaan pegadaian swasta online, menurut Edy, tidak harus diatur dalam regulasi fintech (financial technology) tersendiri. Perusahaan tersebut cukup diatur dengan regulasi yang sudah ada, yaitu Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. “Dulu karena tidak ada regulasi seperti ini makanya kita masuk ke fintech, tapi sekarang swasta pun sudah bisa melakukannya. Itu hanya pola pemasaran saja,” tuturnya.

Dalam peraturan tersebut, OJK juga memberikan waktu hingga 2 tahun bagi pihak swasta untuk mendaftarkan perusahaan pegadaian milik mereka. Modal minimum yang disyaratkan, Rp 500 juta untuk lingkup usaha kabupaten atau kota dan Rp 2,5 miliar, pun bisa dipenuhi hingga 3 tahun.

Namun jika lewat dari periode itu, OJK juga tidak akan membekukan perusahaan yang belum terdaftar tersebut. Otoritas akan memberikan pilihan kepada masyarakat. “Nanti masyarakat akan bisa menilai sendiri. Silahkan saja menggunakan yang tidak terdaftar, tapi sudah tau kan, tidak ada perlindungan,” ucap Edy.

Selain itu, OJK juga mensyaratkan bahwa sebuah perusahaan gadai swasta online tetap harus memiliki kantor. Hal ini bertujuan agar OJK tetap bisa melakukan pengawasan.

Usaha pegadaian swasta berbasis online mulai bermunculan sejak tahun lalu. Salah satunya yaitu pinjam.co.id, yang menyediakan jasa gadai online pertama di Indonesia. Namun Undang-undang terkait pegadaian masih belum ada, termasuk UU Pegadaian yang terus mental di legislatif. (Tmp)

Komentar

komentar