Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Friday,22 June 2018
Presiden Joko Widodo (Cahyo/Setpres)

Pesan Warga Tentang Pungli untuk Presiden Jokowi

Dumai – Upaya pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat mendapat respon beragam, termasuk diantaranya operasi tangkap tangan praktik pungutan liar alias pungli di Kementerian Perhubungan.

Presiden Jokowi secara langsung hadir di Kantor Kemenhub dan memberi pernyataan tegas, perang terhadap pungli. Dari beragam tanggapan, ada cibiran ada pula yang simpati. Redaksi edisidumai.com mengutip Leonard Binsar Siagian, salah satu warga Dumai, Riau, yang menyuarakan opininya lewat sosial media.

“Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati dan cintai, izinkan saya mengutarakan pemikiran saya yang sederhana ini pak..

Saya mendengar tentang praktik pungli yang dilakukan sebuah instansi pemerintahan akhir-akhir ini, dan tindakan bapak yang meminta untuk melakukan pemecatan terhadap para pelaku pungli. Saya salut dengan tindakan ini pak, bahkan saya menantikan tindakan nyatanya, karena revolusi mental yang bapak canangkan ketika kampanye dulu akan sangat terbukti kalau ini benar-benar bapak terapkan.

Tapi pak, kalau boleh memberi usul, saya mau agar kita sepakat dulu tentang arti pungli ini pak..
Pungli berarti pungutan liar, sedangkan pungutan itu sendiri artinya mengambil, menarik, mengutip (http://kbbi.web.id/pungut%20v) secara liar atau tidak resmi.

Berdasarkan definisi ini pak, pungli ini bahkan bisa kita perluas sampai ke pungutan liar terhadap hak bawahan, pungutan liar terhadap anggaran negara, pungutan liar terhadap aturan, bahkan terhadap waktu pak..

Sebagai contoh, untuk jam istirahat ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditetapkan misalnya cuma 30 menit, ternyata ASN ybs mengambil waktu sampai 1 jam, surat perjalanan dinas yang cuma 3 hari tapi bisa pergi selama 5 hari, ini bukannya termasuk pungli waktu pak? Dan juga seorang pimpinan yang mengambil hak bawahannya, hak dalam hal ini juga bisa berarti besar pak, hak untuk berbicara, hak untuk berkembang secara intelektual, dll.. Ketika hak ini di ambil atau di kekang, bukannya ini juga termasuk pungli pak?

ASN dengan kemapuan (skala 1-10) 8 misalnya, karena pungli hak ini sedemikian rupa sehingga kemampuannya hanya bisa mencapai angka 6, bukannya ini sebuah kerugian untk negara pak? karena negara sudah membayar ASN ini, maka negara berhak untuk mendapatkan kemampuan setiap ASN yg berada di bawahnya secara optimal..

Mungkin berat, tapi bukannya tidak mungkin kalau sistem manajemen kita sudah di kembangkan sedemikian rupa, saya berharap penerapan hukuman terhadap pelaku pungli bisa diterapkan sampai tahap ini pak. Karena ketika pembangunan mental dan disiplin ini sudah terbangun sampai sejauh ini, pungli2 kecil lainnya akan dengan sendirinya hilang.

Demikian pemikiran saya yang sederhana tapi berasal dari hati dan rasa cinta saya kepada bangsa. Saya sebagai rakyat jelata entah kenapa merasa optimis kalau kita bisa pak, semoga bapak juga bisa melihat sampai ke sini..

Salam Indonesia”

 

Sementara itu, dilansir Kompas, Kapolri membenarkan bahwa Presiden sudah memerintahkan untuk melakukan pemberantasan pungli.

“Beliau tadi sudah men-declare lebih kurang satu jam yang lalu tentang pemberantasan pungli agar dibentuk di bawah Polhukam Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP,” kata Kapolri.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden ingin ada terapi kejut bagi mereka yang kerap menerima pungli.

Oleh sebab itu, operasi pemberantasan pungli, dipastikan Pramono, akan dilaksanakan secara nasional.

Operasi tangkap tangan di Kemenhub pada hari ini, menurut Pramono, merupakan salah satu shock therapy yang diinginkan Presiden.

“Kita tunggu saja siapa lagi setelah ini,” ujar Pramono.

Operasi pemberantasan aksi pungli ini, lanjut Pramono, akan dilaksanakan sungguh-sungguh.

Polri akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Jadi, misalkan pelakunya PNS, langsung saja dipecat,” ujar Pramono.

Komentar

komentar