Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,22 July 2018

Cover 67,6% Penduduk, JKN Diklaim Sebagai Program Jamsoskes Terbesar di Dunia

Jakarta – Dibanding negara lain, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki pertumbuhan peserta yang cukup pesat. Hingga kini JKN-KIS telah meng-cover sekitar 67,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Karena cakupannya yang besar, JKN-KIS pun diklaim sebagai program jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia. Apalagi cakupan sebanyak itu dicapai hanya dalam waktu dua tahun. Bandingkan dengan Jerman, misalnya, yang membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun untuk meng-cover 85 persen penduduk.

Sementara itu, Belgia membutuhkan 118 tahun untuk meng-cover 100 persen populasi penduduk. Negara lainnya, Austria, memerlukan waktu 79 tahun untuk meng-cover 99 persen populasi penduduk, dan Jepang yang menghabiskan waktu 36 tahun untuk meng-cover 100 persen populasi penduduk.

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam keterangannya disampaikan pula, BPJS Kesehatan turut menghadiri De La Seguridad Social (World Social Security Forum) yang diselenggarakan oleh International Social Security Asscociation (ISSA) di Panama City pada 14 hingga 18 November 2016.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang menjadi salah satu panelis pada forum tersebut menuturkan tantangan utama implementasi program JKN-KIS terletak pada kesenjangan dari sisi cakupan kepesertaan, finansial, serta kualitas pelayanan kesehatan. Kata Fachmi, partisipasi masyarakat dari kalangan sektor informal yang sehat, produktif dan mampu masih belum maksimal.

“Inilah yang disebut sebagai ‘The Missing Middle’,” sambung Fachmi.

Sebagian Pekerja Penerima Upah (PPU) juga belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Alasannya pendaftaran dianggap memakan waktu. Selain itu mereka telah mendapat perlindungan dari asuransi perusahaannya.

Untuk mengatasi tantangan itu, BPJS Kesehatan telah membangun sistem E-DABU untuk memangkas waktu pendaftaran calon peserta dari segmen badan usaha. BPJS Kesehatan juga menciptakan mekanisme Coordination of Benefit (CoB). Mekanisme ini dapat mengkolaborasikan benefit non-medis antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta yang telah dimiliki.

BPJS Kesehatan juga memperluas channel pembayaran, menerapkan kebijakan virtual account atau VA Keluarga dimana satu nomor VA untuk membayar seluruh tagihan iuran satu keluarga, juga meningkatkan peran pemerintah daerah untuk memacu kolektabilitas iuran. Ini dilakukan sebagai langkah mengatasi kesenjangan antara penerimaan iuran peserta dengan beban biaya pelayanan kesehatan.

Tak cuma itu, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan implementasi sistem pembayaran prospektif dan sistem anti-fraud, serta memaksimalkan program promotif preventif. Sehingga diharapkan sustainabilitasnya terus terjaga.

Dalam forum World Social Security Forum, Fachmi menyampaikan dua paparan. Pertama tentang Access to Health and Universal HealthCoverage, di mana ia menyampaikan tantangan sustainibilitas, kolektibilitas, serta peran pemerintah daerah dan kader JKN dalam pelaksanaan program JKN-KIS di Indonesia. Dalam kesempatan kedua, Fachmi menyampaikan Long Term Care, di mana ia menuturkan implementasi home care service di Indonesia. (dtc)

Komentar

komentar