Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Sunday,21 October 2018

Hingga Akhir Triwulan III 2016, Ada 26 Kasus Pidana Perbankan di Indonesia

Jakarta – Sejak Januari hingga akhir triwulan III-2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 26 kasus tindak pidana perbankan. Dibandingkan tahun sebelumnya, Departemen Penyidikan OJK mencatat 59 kasus di 2014 dan 23 kasus di 2015.

Berdasarkan statistik penanganan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) yang ditangani oleh OJK, jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada tahun 2014 sampai triwulan III-2016 adalah kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%) dan pengadaan aset (4%).

“Tindakan penyimpangan perbankan cukup tinggi. Untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut, kami harap perbankan dapat menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip kehati-hatian,” jelas Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Nelson Tampubolon, dalam acara Sosialisasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti Fraud, di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2016).

“Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dapat terpelihara,” lanjut Nelson.

Kecurangan atau tindak pidana perbankan paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tindak pidana yang terjadi di BPR membuat banyak BPR di Indonesia harus ditutup setiap tahunnya.

“Fraud di perbankan banyak terjadi di BPR. 80% penutupan BPR adalah karena fraud,” kata Nelson.

Untuk mengurangi angka tindak pidana perbankan, OJK terus mengadakan sosialisasi potensi fraud di beberapa daerah di Indonesia. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan angka tindak pidana perbankan semakin berkurang.

“Tentunya salah satu cara adalah melakukan sosialisasi dan edukasi. Diharapkan dalam jangka panjang dapat mengurangi tindak pidana perbankan,” ujar Nelson.

Selain melakukan sosialisasi, OJK juga meluncurkan buku ‘Pahami dan Hindari’ (Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan). Peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya perbankan.

Sosialisasi peluncuran buku tersebut juga dilakukan untuk menghindari dampak pada reputasi bank sebagai lembaga kepercayaan, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ketentuan perbankan agar iklim perbankan tetap kondusif. (dtc)

Komentar

komentar