Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Friday,20 April 2018

Kebijakan Penghapusan UN Menuai Beragam Tanggapan

Jakarta – Mendikbud Muhadjir Effendy menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017. Langkah ini menuai beragam tanggapan, termasuk anggota Komisi X DPR RI hingga para ahli.

Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djundjunan atau Ceu Popong mendukung penghapusan UN karena kondisi pendidikan di beberapa daerah yang belum merata.

“Bagus! Kami dari Komisi X sudah lama memperjuangkan supaya dihapus, kalau keadaaan Papua atau di Ambon belum sama dengan Jakarta. Kalau keadaan Papua, keadaan Ambon, keadaan Banten sudah sama seperti di Jakarta, level pendidikannya baru boleh UN,” ujar Ceu Popong, Jumat (25/11/2016).

Ia mengusulkan UN pada setiap daerah memiliki tingkatan kesulitan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa kualitas pendidikan antara Jakarta dengan daerah lain masih jomplang.

Ceu Popong mengatakan bahwa usulan untuk melaksanakan UN dicetus oleh Jusuf Kalla saat pertama kali menjabat sebagai Wapres. Maksud JK mencanangkan UN supaya setiap daerah terpacu untuk mengejar ketertinggalan.

“Dulu yang punya ide itu bapak JK saat beliau menjadi wapres zaman dulu. Supaya daerah dipacu untuk mengejar, maksudnya supaya termotivasi daerah yang masih di bawah tertantang untuk sama dengan daerah lain,” papar Ceu Popong.

Namun, Ceu Popong berujar bahwa tak ada yang instan dalam dunia pendidikan. Dia menyampaikan dunia pendidikan bukanlah dunia bisnis.

“Pendidikan harus melalui tahap demi tahap, maksud saya tidak mungkin di Papua dalam waktu beberapa Minggu langsung meningkat drastis secara kualitas. Tanggapan Ceu Popong, bagus untuk menghapus UN karena dengan cara itu kita berpikir logis, nanti kalau kondisi di seluruh provinsi sudah sama rata baru bisa UN lagi,” bebernya.

Baca Juga:

Sementara itu, anggota Komisi X lainnya Dadang Rusdiana mengatakan kebijakan ini terkesan tidak matang. “Mendikbud dengan komisi X belum bicara intensif. Apa yang dilakukan Anies Baswedan waktu itu merubah bahwa UN bukan alat menjadi kelulusan, saya kira memadai,” ujarnya.

Dadang mengatakan tidak mempermasalahkan keputusan dari Muhadjir. Namun, dia menambahkan hal yang menjadi dasar evaluasi.

“Pada dasarnya tidak masalah. Kita harus dalami apa yang menjadi dasar evaluasi dibutuhkan tingkat pencapaian pembelajaran harus diukur setiap tahun,” terang Dadang.

Dadang menilai Muhadjir membuat keputusan yang tergesa-gesa. Dia mengambil contoh saat Muhadjir mencanangkan program full day school yang tidak dikonsultasikan dengan Komisi X.

“Jadi harus didalami dulu, apa alat evaluasi yang objektif, misalnya ujian sekolah. Bagaimana ujian sekolah sebagai alat evaluasi harus dibicarakan, karena bisa jadi evaluasi nilai,” sambungnya.

Hal senada juga dilontarkan Sosiolog Musni Umar. Menurutnya keputusan memoratorium UN adalah langkah yang aneh. Pemerintah seharusnya mengkaji atau melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan penghapusan UN.

“Saya tidak setuju, karena kualitas pendidikan ini masih rangking rendah, bahkan minat membaca juga. Anak-anak ini enggak akan belajar, baca buku kalau enggak ada ujian seperti UN,” ujar Musni.

“Saya rasa ini tergesa-gesa. Saya juga yakin ini tidak dilakukan pengkajian terlebih dahulu apalagi survei. Jadi kalau enggak ada UN, apa gantinya untuk evaluasi anak-anak kita?” ucap pria yang kini menjabat Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.

Menurutnya, harusnya pemerintah tidak usah menghapus UN tapi melakukan evaluasi pelaksanaan UN supaya lebih baik. Dia mengatakan, bisa saja ketika rezim Jokowi UN dihapus lalu setelah berganti Presiden UN dihidupkan kembali.

“Nanti ganti menteri, ganti presiden ganti lagi kebijakannya. Kalau kayak begini terus yang korban ini siswa karena pemerintah tidak ada konsistensi,” ucapnya. (dtc)

Komentar

komentar