Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Thursday,16 August 2018

Utang Stadion Utama Rp 322 Miliar Beserta Bunganya Harus Dibayar Pemprov Riau

Pekanbaru – Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Kejaksaan Tinggi Riau setelah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri diminta segera membayar utang stadion utama senilai Rp 322 miliar beserta bunga.

“Kita sudah hadiri pertemuan bersama sekretaris daerah dan kejati, untuk stadion utama dan infrastrukturnya itu diminta segera melakukan pembayaran. Tapi kita minta kepastian dan penegasan hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dihubungi, Selasa (13/12/2106).

Menurutnya permintaan lembaga pusat agar pembayaran utang itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016. Namun, Riau tidak bisa kecuali dalam keadaan mendesak dimana pemerintah daerah dapat cairkan dana tanpa persetujuan DPRD.

Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi jika utang itu dilakukan pembayaran pada APBDP 2017. Selain itu juga bisa dibayar pada APBD 2017 kalau kemendagri yang saat ini masih melakukan evaluasi meminta untuk segera dibayar dengan didukung kejaksaan dan KPK.

“Tapi itu kalau ada surat kepastian dari KPK. Dan itu direspon dengan akan memberikan legal opinion atau surat kepastian untuk dilakukan pembayaran,” ungkapnya.

Setelah itu, pihaknya akan mempertimbangkan dan meminta keputusan badan anggaran. Menurutnya kejaksaan dan KPK meminta harus segera dibayar karena bunganya berjalan terus. Sampai saat ini hitungan bunganya sudah mencapai sekitar Rp40 miliar.

“Harus dibuktikan dulu dengan audit untuk yang bunga saja. Kita minta supaya ada peluang negosiasi bunga, tapi dibilang putusan bahwa putusan Mahkamah Agung adalah utang Riau wajib dibayar, jadi kami ikut saja,” sebutnya.

Stadion utama dibangun untuk Pekan Olahraga Nasional 2012 dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 Rp900 miliar. Kemudian adendum Rp914 miliar, lalu menambah lagi Rp200 miliar untuk infrastruktur dan lainnya sehingga ada perbedaan antara Pemprov Riau dan Kontraktor hingga akhirnya bersengketa. (Antara)

Komentar

komentar