Templates by BIGtheme NET
Hari ini : Monday,10 December 2018

Kasus Korupsi Dana Bansos Rp 31 M, Praperadilan Ketua DPRD Bengkalis Ditunda

Pekanbaru – Sidang praperadian yang diajukan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi sebagai tersangka perkara penyelewengan dana bantuan sosial, ditunda karena Polda Riau selaku tergugat tidak hadir di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Pihak tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda hingga pekan depan,” kata hakim tunggal Hakim Elfian ketika memimpin sidang perdana, Senin (9/1/2017).

Hakim mengatakan, akan menyurati kembali Polda Riau sebagai pihak tergugat untuk adir di persidangan.

Menurutnya, jika setelah pemanggilan kedua, Polda tetap tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan.

Kuasa hukum Heru Wahyudi, Razman Nasution mengaku kecewa atas ketidakhadiran Polda Riau pada sidang perdana ini.

Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Rivai Sinambela mengatakan bahwa pihaknya siap melayani gugatan praperadilan itu.

Dia mengklaim penyidik krimsus Polda Riau telah menyelesaikan seluruh mekanisme yang berlaku sebelum menetapkan tersangka.

“Kita dalam melakukan proses penyidikan kasus korupsi, ada namanya mekanisme, atau SOP bahasa umumnya. Itulah yang kita urut dan runut, semua prosedur telah kami lalui,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dalam perkara kasus korupsi itu, Polda Riau telah menetapkan tujuh tersangka.

“Dan seluruhnya diputus bersalah oleh Pengadilan,” lanjutnya.

Untuk itu, dia mengatakan akan menindaklanjuti gugatan itu di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Heru Wahyudi sebenarnya ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2016. Selama proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Heru tidak ditahan.

Politikus dari PAN itu baru ditahan pada Jumat (30/12), setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Selanjutnya ia diserahkan ke jaksa penuntut dan dijebloskan ke Rutan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya, Rabu (4/1/2017).

Perkara korupsi berjamaah Bansos Bengkalis senilai Rp 31 miliar yang sejak awal ditangani Polda Riau itu telah menetapkan delapan tersangka.

Selain Heru, tujuh tersangka lainnya adalah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Bengkalis Azrafiani Aziz Rauf. Selanjutnya lima tersangka lainnya dari kalangan legislator adalah Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, Purboyo dan Jamal Abdillah.

Jamal Abdillah telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dengan hukuman delapan tahun penjara. Selain itu, Jamal yang merupakan mantan politikus PKS serta mantan Ketua DPRD Bengkalis itu dicabut hak politiknya selama 10 tahun atas keterlibatannya melakukan korupsi Bansos Bengkalis.

Selanjutnya, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, dan Purboyo turut divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, pekan lalu. Empat terdakwa itu divonis dua tahun penjara, padahal JPU menuntut sembilan tahun penjara.

Terakhir Herliyan Saleh dan Azrafiani Aziz Rauf divonis bersalah dengan pidana satu tahun enam bulan penjara.

Berdasarkan perhitungan BPKP Riau, kerugian negara yang diakibatkan korupsi Bansos tersebut mencapai Rp 31 miliar. Modus korupsi yang dilakukan para tersangka adalah memotong dana Bansos yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Dalam dakwaan jaksa, terdapat lebih dari 4.000 proposal yang diajukan oleh pemohon untuk menerima bantuan.

Setiap proposal mengajukan dana kegiatan masyarakat berkisar Rp 20 hingga Rp 60 juta. Kemudian diketahui dari surat dakwaan, sejumlah anggota DPRD Bengkalis, termasuk yang sudah diproses maupun yang masih sebatas disebutkan dalam dakwaan “memegang” puluhan hingga ratusan proposal dengan nominal yang berbeda. (Antara)

Komentar

komentar